Kantor Desa Morikana.
Divisi88news.com, Buton Tengah, Sultra – Polemik tentang program ketahanan pangan Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, yang mandek di pertengahan jalan dan sempat disorot oleh salah satu warga Desa Morikana, kini langsung ditanggapi oleh Kepala Desa (Kades) Morikana, Rusdin.
Saat dikonfirmasi oleh awak Divisi88news.com via telepon selulernya, Kades Morikana, Rusdin membantah nominal anggaran program ketahanan pangan Rp 190 juta yang telah dipaparkan oleh Kariadin dalam pemberitaan sebelumnya.
“Anggaran program ketahanan pangan yang disebutkan Rp 190 juta itu tidak benar, yang benar itu anggarannya hanya sekitar Rp 150 juta,” ungkap Rusdin kepada Divisi88news.com pada Selasa malam (13/10/2026).
Rusdin juga berdalih, program ketahanan pangan di Desa Morikana bisa mandek dikarenakan Dana Desa tahun 2025 tahap kedua sebesar Rp 230 juta tidak cair.
“Pekerjaan tahap pertama memang cair sekitar Rp 101 juta. Hanya persoalannya ada sekitar 54 desa yang bermasalah di tahun 2025 kemarin termasuk di desa saya. Dana Desa saya di tahap kedua ada Rp 230 juta yang tidak cair,” ucapnya.
Dalam keterangannya, Kades Morikana menjelaskan bahwa Dana Desa yang cair tahap satu sebesar Rp 101 juta tersebut telah dikerjakan untuk program ketahanan pangan.
“Tapi untuk tahap kedua nya ketika dia cair itu saya alihkan ke jalan lingkungan, karena jalan lingkungan saya sudah kerjakan hampir 100 persen, maka ketahanan pangan di penghujung tahun itu ada perubahannya. Itulah makanya saya alihkan ke jalan lingkungan karena anggarannya itu ada yang tidak cair sekitar Rp 230 juta, itulah sebabnya program ketahanan pangan itu tidak bisa berjalan sampai 100 persen,” jelasnya.
Rusdin juga menyebutkan, di penghujung tahun 2025 pihaknya mengadakan rapat, sehingga melahirkan keputusan bahwa anggaran untuk program ketahanan pangan dialihkan ke jalan lingkungan. Hal ini karena pengerjaan jalan lingkungan hampir 100 persen selesai dengan panjang mencapai 222 meter.
“Di akhir tahun 2025 tiba-tiba anggaran tidak cair, makanya kita adakan perubahan APBDes karena anggarannya kita tadi tidak cair. Ini kan dana desa, tentunya kami juga bekerja sesuai dengan arahan dari Tenaga Ahli Kabupaten,” sebutnya.
“Jadi pada saat itu kita memang heboh, karena hampir semua desa di Buton Tengah itu anggarannya tidak cair, makanya alternatif terakhirnya kami adakan perubahan APBDes,” sambungnya.
Kades Morikana membeberkan pula, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 101 juta tersebut diantaranya diperuntukan untuk pembersihan lahan berukuran 25×50 meter, penimbunan lahan dan pengerasan, pembuatan pagar keliling dari kayu sepanjang 150 meter, HOK tenaga kerja, operasional pengelola, pembuatan rumah bibit sayuran.
“Namun karena kondisinya saat itu anggarannya untuk tahap kedua tidak terbit, maka kami tidak sempat mengarah ke pengadaan bibit. Tapi kalau yang lain-lainnya sesuai uang yang ada itu maka kita peruntukannya jelas, kalau anggaran kemarin bisa cair semua, maka saya kira bisa kita selesaikan program ketahanan pangannya. Hanya karena persoalan anggaran kemarin tidak cair sehingga terkendala di situ,” beber Rusdin.
“Saya hanya mau sampaikan, terkait dengan anggaran yang tidak cair itu di tahap kedua itu, mungkin saya punya masyarakat tidak paham semua karena ada persoalan, banyak juga warga yang kontra dengan saya dan saya juga maklumi apalagi menghadapi tahun-tahun politik begini pasti banyak kepentingan di masyarakat, itu pun saya tetap terima dan saya harus jelaskan ke masyarakat seperti itu,” lanjutnya.
Dengan niat baiknya, di penghujung tahun 2026 ini Rudin berharap dapat membersihkan lokasi. Ia juga menuturkan, kedepannya akan menanam bibit sayuran seperti kangkung dan bibit kacang panjang.
“Saya juga maklumi mungkin ada kekecewaan di hati perangkat saya yang keluar, saya juga tidak tau, wallahu alam itu urusannya mereka,” tutupnya. (**)
