Divisi88News.com , BUNGO – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 2 Bungo Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga bermasalah kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyidikan, tiga orang tersangka akhirnya resmi diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bungo.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Bungo pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 11.30 WIB, di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Muara Bungo.
Pelimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial AS, RF, dan IR. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan anggaran Dana BOS semester I Tahun 2021 dan Tahun Anggaran 2022 di SMA Negeri 2 Bungo.
Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Miliar
Besarnya nilai kerugian keuangan negara menjadi salah satu perhatian utama dalam perkara ini. Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, kerugian negara tercatat mencapai Rp1.201.431.282,00 atau sekitar Rp1,2 miliar.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengadaan buku sekolah melalui penerbit Erlangga.
Ketiga tersangka diketahui memiliki latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan usaha percetakan dan penerbitan buku.
Tersangka AS tercatat sebagai pemilik usaha percetakan dan fotokopi CV Bungo Maju Bersama, sekaligus menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut pada tahun 2021.
Sementara itu, RF diketahui bekerja sebagai Asisten Manager Erlangga Muara Bungo. Adapun IR merupakan karyawan PT Penerbit Erlangga wilayah Muara Bungo dengan jabatan Marketing/Salesman pada tahun 2021.
Penyidik Pastikan Berkas Lengkap
Ps. Kasi Humas Polres Bungo saat dikonfirmasi membenarkan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Bungo tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.
Dengan terpenuhinya kelengkapan berkas perkara, penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Bungo kemudian melaksanakan Tahap II berupa penyerahan ketiga tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bungo.
Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana secara berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, subsidiair Pasal 3 juncto Pasal 18, lebih subsidiair Pasal 5 ayat (1) huruf b juncto Pasal 18, serta lebih lebih subsidiair Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kini Menanti Pembuktian di Pengadilan
Dengan dilaksanakannya Tahap II, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Bungo untuk mempersiapkan proses penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi sorotan karena Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pendidikan. Pengelolaannya semestinya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp1,2 miliar tentu menjadi persoalan serius yang perlu diungkap secara terang melalui proses hukum.
Publik kini menantikan kelanjutan perkara tersebut di meja persidangan, termasuk bagaimana pembuktian peran masing-masing tersangka serta pertanggungjawaban atas dugaan kerugian keuangan negara.
Sebab, anggaran pendidikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan amanah negara yang seharusnya digunakan untuk menunjang kebutuhan dan masa depan peserta didik.
Seluruh tersangka tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(TK)


























