BeritaPolri

POLIRAN Perkuat Kolaborasi Polri dan Dunia Usaha, Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Penyandang Disabilitas

6
×

POLIRAN Perkuat Kolaborasi Polri dan Dunia Usaha, Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Penyandang Disabilitas

Sebarkan artikel ini

DIVISI88 NEWS.COM JAKARTA – Upaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diperkuat Polri melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini dikembangkan dengan menggandeng dunia usaha, pemerintah daerah, serta lembaga pelatihan, sekaligus memberikan perhatian khusus kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan kalangan usia muda yang belum mendapatkan pekerjaan.

Melalui POLIRAN, Polri berupaya hadir sebagai penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha, dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa dan kelurahan agar peluang kerja dapat dijangkau masyarakat secara lebih luas.

Program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut dijalankan melalui Korbinmas Baharkam Polri, dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, pemerintah daerah, serta berbagai sektor usaha.

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin menegaskan, keterlibatan Polri dalam upaya penanganan pengangguran merupakan bentuk dukungan dan kolaborasi, bukan mengambil alih kewenangan instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, persoalan pengangguran membutuhkan perhatian dan kerja sama lintas sektor. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, sementara sekitar 12,8 juta lainnya tergolong setengah pengangguran.

Untuk menjawab tantangan tersebut, POLIRAN tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan bursa kerja, tetapi juga membangun pendekatan langsung kepada masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas.

Petugas di lapangan diarahkan untuk mendata warga yang belum bekerja, mengenali kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, serta memetakan peluang dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan maupun sektor usaha di wilayah binaannya.

Masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi akan difasilitasi untuk terhubung dengan BLK atau lembaga pelatihan kerja, sehingga keterampilan yang dimiliki dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Polri juga memberikan dukungan terhadap pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan akses lebih luas terhadap kesempatan kerja. Korban PHK menjadi salah satu sasaran prioritas, termasuk penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan kesempatan kerja secara adil, inklusif, dan sesuai kompetensi.

Dalam penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong perusahaan untuk membuka ruang kesempatan bagi penyandang disabilitas serta menyediakan akses yang mendukung partisipasi mereka dalam proses pencarian kerja.

Di samping itu, pelaksanaan POLIRAN dikembangkan dengan menyesuaikan karakteristik, potensi ekonomi, serta kebutuhan masing-masing daerah. Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat turut dikaitkan dengan upaya pencegahan kerawanan sosial, sedangkan di Jawa Timur dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.

Sementara di Bali, peluang kerja difokuskan pada sektor pariwisata. Adapun Batam dan Kepulauan Riau diarahkan pada sektor maritim serta kawasan industri yang memiliki potensi kebutuhan tenaga kerja.

“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.

Untuk menjaga pelaksanaan program berjalan secara transparan dan memberikan manfaat nyata, Polri juga menaruh perhatian terhadap potensi percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan kerja. Pengawasan dilakukan agar pencari kerja tidak menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Rudy menegaskan, keberhasilan POLIRAN bukan semata-mata diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti job fair atau jumlah lowongan yang tersedia, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu mengantarkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan mempertahankan keberlanjutan kesempatan kerja.

Pendataan pencari kerja, penempatan tenaga kerja, serta perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan dan dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.

“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.

Melalui POLIRAN, Polri berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat dapat semakin kuat, sehingga upaya membuka peluang kerja tidak sekadar menjadi program, tetapi hadir sebagai jalan nyata bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Reporter: Eko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!