DIVISI88 NEWS. COM BUTON TENGAH,– Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi perhatian publik menyusul adanya dugaan permintaan jatah oleh oknum aparat kepolisian. Persoalan tersebut turut mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda meminta pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM, termasuk Bio Solar dan minyak tanah.
Ketua LSM Garuda, Rahim, menyampaikan perhatian tersebut setelah persoalan distribusi Bio Solar mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Buton Tengah bersama pemerintah daerah, perwakilan SKK Migas Sultra, serta sejumlah kepala desa pada Senin (26/10/2026).
Rahim meminta DPRD Kabupaten Buton Tengah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dengan menelusuri dugaan permintaan jatah BBM bersubsidi yang disebut-sebut terjadi di pangkalan maupun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Dugaan kami, distribusi BBM bersubsidi ini bukan hanya untuk kalangan masyarakat tidak mampu, tetapi ada juga oknum aparat yang meminta jatah di pangkalan dan SPBU di seluruh Buton Tengah untuk diperjualbelikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Namun, dugaan yang disampaikan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan sesuai ketentuan hukum.
Menurut Rahim, ketersediaan BBM bersubsidi memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, terutama nelayan di wilayah pesisir serta pelaku usaha transportasi yang membutuhkan bahan bakar untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
Karena itu, penyaluran BBM harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya. Ia mengingatkan agar distribusi tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan masyarakat yang berhak.
“Distribusi Bio Solar harus transparan dan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kami meminta DPRD dan pihak terkait melakukan pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan,” ungkapnya.
Minta DPRD dan TNI Turut Mengawal
Selain meminta DPRD melakukan pengawasan dan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, LSM Garuda juga berharap unsur TNI dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Rahim, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tertib, akuntabel, dan tidak membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan distribusi.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap penyaluran minyak tanah agar mekanisme distribusinya berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
LSM Garuda berharap pihak-pihak terkait dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara proporsional, terbuka, dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, pengawasan distribusi BBM di Buton Tengah dapat diperkuat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan permintaan jatah BBM tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang disebutkan. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi sampai terdapat bukti dan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Reporter: Eko
DIVISI88 NEWS
