Divisi88news,com. Samarinda — Gelombang kritik terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, kian menguat. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat. Koordinator Lapangan (Korlap) aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan hasil konsolidasi yang telah dilakukan secara intensif sejak awal April.
“Pergerakan ini murni untuk perjuangan masyarakat Kaltim. Kami merespons berbagai kebijakan gubernur yang dirasakan menyakitkan hati masyarakat, sehingga kami merasa perlu menyuarakannya secara terbuka,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Untuk memperkuat mobilisasi massa, aliansi telah membuka sejumlah posko di beberapa titik strategis, di antaranya kawasan Jalan Esplanade dan Simpang Lembuswana, Samarinda. Aksi direncanakan akan dipusatkan di dua lokasi utama, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 4.075 orang telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam aksi tersebut, dengan dukungan dari 44 organisasi yang berasal dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam pernyataannya, Erly mengungkapkan bahwa tuntutan utama yang diusung dalam aksi tersebut adalah penghentian praktik yang diduga mengarah pada dinasti politik dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami hanya punya satu tuntutan besar: hentikan dinasti politik dan nepotisme di Kalimantan Timur. Kekuasaan itu bukan milik satu kelompok atau keluarga, melainkan milik seluruh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, aliansi juga mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket guna melakukan pengawasan dan pengusutan terhadap kebijakan serta langkah-langkah pemerintahan Rudy–Seno. Bahkan, mereka membuka kemungkinan untuk mendorong tuntutan yang lebih jauh, termasuk wacana pemakzulan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang kuat.
Aksi yang direncanakan ini diperkirakan akan menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menjadi ujian bagi respons pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi publik secara terbuka dan demokratis.
Eko Saliwunto
