Anggota DPRD Buton Tengah, Ibnu Hasmi.
Divisi88news.com, Buton Tengah, Sultra – Desa Lowulowu, Kecamatan Gu, kembali menjadi pusat perhatian publik di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Setelah berbagai persoalan mencuat, kini muncul lagi isu baru yang semakin menguatkan sorotan masyarakat: dugaan perubahan spesifikasi bantuan senter kepala dari 50 watt menjadi 150 watt.
Isu ini dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, bahkan dinilai sebagai salah satu contoh dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan program desa.
Anggota DPRD Buton Tengah, Ibnu Hasmi, turut menanggapi kondisi pasca Masyarakat Lowulowu menggelar aksi demonstrasi, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan masyarakat.
“Walaupun ini bukan dapil saya, sebagai perwakilan rakyat saya meminta penegak hukum, dalam hal ini Polres Buton Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan dana desa beberapa tahun terakhir,” tegasnya dalam keterangan yang disampaikannya kepada Divisi88news.com pada Selasa sore, (28/4/2026).
Dugaan kejanggalan di tengah berbagai persoalan, isu bantuan senter kepala menjadi perhatian tersendiri.
Masyarakat menduga adanya perubahan spesifikasi dari 50 watt menjadi 150 watt yang menimbulkan tanda tanya besar terkait kesesuaian anggaran dan realisasi di lapangan.
Kasus ini bahkan disebut-sebut warga sebagai “senter 150 watt”, yang kini menjadi simbol dari dugaan kejanggalan dalam pengelolaan dana desa.
Ibnu Hasmi juga menyoroti bahwa Desa Lowulowu menjadi satu-satunya desa yang terus muncul dan viral di Buton Tengah.
“Kenapa hanya desa ini yang terus disorot? Ini harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain dugaan pengelolaan anggaran, masyarakat juga masih mengeluhkan persoalan air bersih yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal ini semakin memperkuat pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan dana desa.
Ibnu Hasmi menegaskan pentingnya peran aparat penegak hukum untuk bertindak profesional dan transparan dalam menangani laporan masyarakat, jangan terkesan ada orang yang kebal dengan hukum.
“Kami minta penegak hukum bekerja secara profesional dan terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Seiring meningkatnya perhatian publik, masyarakat Desa Lowulowu kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang.
Apakah ini akan ditindaklanjuti secara serius? Ataukah akan terus menjadi polemik yang berulang? Yang jelas, suara masyarakat semakin kuat, dan kini didukung oleh wakil rakyat. (**)
