Anggota BPD Lowu-lowu, Djoys.
Divisi88news.com, Buton Tengah, Sultra – Polemik di Desa Lowulowu kian memanas. Setelah isu dugaan pengelolaan dana desa dan “senter 150 watt” mencuat, kini perhatian publik tertuju pada program beasiswa desa yang dinilai tidak adil oleh masyarakat.
Anggota BPD Desa Lowulowu, Djoys, mengungkapkan adanya dugaan pemberian beasiswa pendidikan dari dana desa kepada pihak keluarga Kepala Desa yang juga berstatus sebagai perangkat desa.
“Ini yang sangat disayangkan. Ada dugaan beasiswa diberikan kepada keluarga dekat yang juga perangkat desa. Sementara di luar sana, masih banyak anak-anak desa yang ingin kuliah tapi tidak mampu karena biaya,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada Divisi88news.com, Selasa sore, (28/4/2026).
Menurut Djoys, program beasiswa seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat kurang mampu, bukan justru menimbulkan rasa ketidakadilan.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi melukai perasaan masyarakat, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.
“Program seperti ini harusnya berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu, bukan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan,” ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas desa, Djoys menegaskan bahwa BPD memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat.
“Kami tidak bisa diam. Apa yang terjadi ini sudah menjadi keresahan bersama. Kalau ada dugaan kebijakan yang tidak tepat, maka kami wajib menyampaikan,” tegasnya.
Kasus beasiswa ini menambah panjang daftar sorotan terhadap Desa Lowulowu, yang sebelumnya juga diwarnai:
Dugaan perubahan spesifikasi bantuan “senter 150 watt”.
Dugaan tidak dilibatkannya BPD dalam verifikasi penerima bantuan bedah rumah.
DPRD Ikut Sorot, Desak BPK Segera Audit
Dukungan terhadap masyarakat juga datang dari anggota DPRD Buton Tengah, Ibnu Hasmi, yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa.
Djoys menegaskan bahwa kondisi ini menjadi alasan kuat masyarakat untuk menyuarakan protes.
“Kalau kebijakan seperti ini terus terjadi, maka jangan salahkan masyarakat jika akhirnya melakukan protes. Ini bentuk kepedulian terhadap desa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dengan semakin banyaknya isu yang mencuat, tekanan publik terhadap pemerintah desa semakin besar dan disini profesionalitas penegak hukum akan menjadi tolak ukur.
Masyarakat kini tidak hanya menuntut penjelasan, tetapi juga perubahan nyata. (**)
