Sekretaris Umum DEM Sultra, Abdul Rahman Fathur.
Divisi88news.com, Kendari, Sultra – Rencana pemerintah pusat membangun industri pengolahan Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, menuai kecaman keras dari Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (DEM Sultra).
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kegagalan negara dalam memahami makna hilirisasi yang berkeadilan dan berdaulat.
Sekretaris Umum DEM Sultra, Abdul Rahman Fathur, menegaskan bahwa keputusan memindahkan lokasi industri ke Pulau Jawa adalah kekeliruan teknokratik dan mencerminkan pola lama pembangunan yang terus meminggirkan daerah penghasil sumber daya alam.
“Ini bukan hilirisasi, ini pemindahan nilai tambah secara sistematis dari daerah ke pusat. Negara kembali mengulang dosa lama, menjadikan daerah seperti Buton hanya sebagai ladang eksploitasi tanpa kesejahteraan,” ujar Abdul Rahman dalam keterangan resminya, Senin (4/5/2026).
Menurut Rahman, konsep hilirisasi yang benar seharusnya dilaksanakan di wilayah asal sumber daya.
Pemindahan industri ke luar Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai mencabut peluang masyarakat lokal dalam memperoleh lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Bagaimana mungkin daerah penghasil Aspal Buton tidak menjadi pusat industrinya? Ini ironi sekaligus bentuk ketidakadilan struktural yang terus dipelihara negara. Masyarakat Buton justru jadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
DEM Sultra juga menolak alasan efisiensi dan kedekatan pasar yang digunakan pemerintah untuk membangun industri di Pulau Jawa.
Menurut mereka, alasan tersebut mengabaikan potensi strategis Buton sebagai pusat distribusi di kawasan timur Indonesia.
Atas dasar tersebut, DEM Sultra menyatakan sikap tegas:
1. Mendesak pemerintah pusat untuk segera membatalkan rencana pembangunan industri pengolahan Aspal Buton di Karawang.
2. Menuntut agar hilirisasi Aspal Buton dilakukan secara penuh di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Pulau Buton.
3. Mendesak Presiden untuk berpihak pada keadilan pembangunan dan tidak tunduk pada kepentingan oligarki industri yang terpusat di Pulau Jawa.
4. DEM Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan organisasi sipil untuk mengawal isu ini sebagai bentuk perjuangan keadilan energi dan kedaulatan daerah.
“Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, maka kami pastikan gelombang perlawanan akan meluas. Ini bukan hanya soal aspal, ini soal harga diri dan masa depan masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkas Rahman.
Penulis: Suarsanto
