DIVISI88News.com, BUTON TENGAH – Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar sosialisasi Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (Kepka BGN) Nomor 63551 Tahun 2026 tentang perubahan atas Kepka BGN Nomor 63539 Tahun 2026, terkait petunjuk teknis pembiayaan bahan baku pangan dan operasional SPPG aglomerasi.
Kegiatan tersebut dihadiri para mitra SPPG se-Kabupaten Buton Tengah, seluruh Kepala SPPG (Kasatpel), serta para akuntan. Yang berlangsung di aula pribadi mitra SPPG di Kecamatan Lakudo, minggu (08/11/2026).
Sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pengelola SPPG terhadap aturan terbaru BGN, khususnya mengenai manajemen pelayanan, pembiayaan, pengelolaan anggaran, dan tanggung jawab operasional dapur MBG.
Dalam Kepka BGN Nomor 63551 Tahun 2026, terdapat perubahan ketentuan terkait pembiayaan bahan baku pangan, biaya operasional, penghitungan insentif, serta kebutuhan relawan.
BGN juga menyampaikan pada 3 November 2026 mengenai penyesuaian biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat, dengan penghitungan berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani.
Dalam sosialisasi tersebut, terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian bersama, yakni :
Pertama, pemerataan jumlah penerima manfaat. Penataan penerima manfaat perlu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dapur dan jumlah penerima yang benar-benar dilayani. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan pelayanan sekaligus memastikan ketepatan penghitungan pembiayaan.
Kedua, penertiban waktu pengantaran bahan baku. Mitra diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemasok agar bahan pangan tiba tepat waktu, sehingga proses pemeriksaan, pengolahan, dan distribusi makanan berjalan lancar.
Ketiga, pemaksimalan sarana dan prasarana. Seluruh SPPG didorong untuk terus berupaya upgrade fasilitas dan peralatan dapur agar secara optimal dapat lebih mendukung produktivitas serta menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.
Keempat, penghematan anggaran operasional. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai peruntukan. Peran akuntan juga menjadi penting dalam memastikan pencatatan serta pertanggungjawaban keuangan berjalan tertib sesuai ketentuan BGN.
Korwil SPPG Buton Tengah, Sela Wati Tomia, menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting untuk memastikan seluruh mitra, Kasatpel, dan akuntan memahami serta menerapkan aturan terbaru secara seragam.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin seluruh mitra dan Kepala SPPG memahami ketentuan terbaru. Ada empat hal yang menjadi perhatian, yaitu pemerataan penerima manfaat, penertiban waktu pengantaran bahan baku, pemaksimalan sarana prasarana, serta penghematan anggaran operasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, yang biasa disapa Sela ini menegaskan bahwa pengelolaan SPPG membutuhkan koordinasi dan tanggung jawab bersama, terutama dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai kapasitas dapur dan penggunaan anggaran mengikuti aturan yang berlaku.
“Kami berharap seluruh SPPG semakin tertib dalam manajemen dan administrasi, mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia, serta mengelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah menjaga kelancaran dan kualitas pelayanan MBG kepada seluruh penerima manfaat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Sela berharap seluruh mitra, Kasatpel, dan akuntan dapat memperkuat sinergi dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, sehingga pelaksanaannya di Buton Tengah semakin tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan Badan Gizi Nasional. (Noval Buteng)
