
DIVISI88NEWS.COM, BANDUNG – Sekretaris Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Tenggara, Masfandi, mendorong Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) PB PMII agar melahirkan rekomendasi tegas kepada pemerintah pusat terkait kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Masfandi meminta agar alokasi Dana Transfer ke Daerah dikembalikan seperti semula tanpa pemotongan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan TKD bukan sekadar persoalan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menyangkut keberlangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
“Persoalan Dana Transfer ke Daerah bukan sekadar persoalan angka dalam APBN, tetapi menyangkut kemampuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar MUSPIMNAS PB PMII mengambil sikap dan melahirkan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat agar Dana Transfer ke Daerah dikembalikan seperti semula tanpa pemotongan,” tegas Masfandi, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyoroti kondisi daerah dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara yang masih membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer menjadikan kebijakan pemotongan TKD berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan, infrastruktur, hingga pelayanan dasar masyarakat.
“Daerah kepulauan memiliki tantangan pembangunan yang berbeda. Kebutuhan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, kebijakan fiskal nasional harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan keuangan masing-masing daerah,” ujarnya.
MUSPIMNAS Harus Hasilkan Rekomendasi Strategis
Lebih lanjut, Masfandi menilai MUSPIMNAS PB PMII harus menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus momentum bagi organisasi untuk mengambil peran dalam mengawal kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia mendorong sejumlah poin strategis agar menjadi rekomendasi resmi MUSPIMNAS PB PMII, yakni:
1. Mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah.
2. Mendorong pengembalian alokasi Dana Transfer ke Daerah seperti semula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
3. Meminta pemerintah pusat menjamin keberlanjutan anggaran pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
4. Mendorong PB PMII menyampaikan rekomendasi resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
5. Meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan pembangunan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah, khususnya wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Masfandi menegaskan bahwa PMII harus mampu mengambil posisi sebagai organisasi kemahasiswaan yang tidak hanya berfokus pada persoalan internal organisasi, tetapi juga aktif menyuarakan kepentingan masyarakat luas.
“PMII harus hadir sebagai organisasi yang tidak hanya berbicara tentang persoalan internal, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam mengawal kebijakan negara. Jangan sampai daerah terus dituntut meningkatkan pembangunan, sementara ruang fiskalnya justru semakin terbatas,” lanjutnya.
Jangan Korbankan Pembangunan Daerah
Masfandi berharap MUSPIMNAS PB PMII tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan organisasi, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi politik kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.
Baginya, pemerataan pembangunan nasional tidak akan terwujud apabila daerah tidak diberikan dukungan fiskal yang adil dan proporsional.
“Kembalikan Dana Transfer ke Daerah seperti semula. Pembangunan daerah membutuhkan dukungan fiskal yang adil, proporsional, dan berkelanjutan. Daerah tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari kebijakan fiskal tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya,” tutup Masfandi.
Dorongan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen PKC PMII Sulawesi Tenggara dalam memperjuangkan keadilan fiskal serta memastikan kebijakan pemerintah pusat tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
















