Divisi88,news com. JAKARTA – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) DKI Jakarta bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PWDPI Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (29/04/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk dorongan moral kepada KPK agar segera menindaklanjuti dan menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Massa menilai penanganan yang cepat, transparan, dan tuntas sangat dibutuhkan guna menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Aksi ini turut dipicu oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK baru-baru ini, yang menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut terkait proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal.
Dalam orasinya, Ketua DPW PWDPI Sumatera Utara, DL Tobing, menegaskan bahwa pihaknya juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran di sektor kesehatan, khususnya pada proyek rehabilitasi dan relokasi UPTD RS Khusus Paru.
Menurutnya, proyek yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar dari APBD 2024 tersebut diduga tidak mencerminkan kualitas pekerjaan yang memadai.
“Bangunan yang digunakan merupakan gedung lama, hanya mengalami renovasi ringan seperti pengecatan, penggabungan bangunan, dan penambahan beberapa ruangan. Namun anggaran yang digunakan terbilang sangat besar dan patut dipertanyakan,” ujarnya.
PWDPI juga menilai proyek tersebut tidak optimal dalam pelayanan, ditandai dengan minimnya jumlah pasien yang datang, sehingga memunculkan dugaan ketidaktepatan sasaran penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, tim investigasi internal PWDPI mengungkap sejumlah kejanggalan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material, pengurangan volume pekerjaan, hingga indikasi mark up anggaran. Selain itu, pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terjadi lebih dari satu kali dinilai memperkeruh transparansi pelaksanaan proyek.
Dalam aksinya, massa juga menyinggung pentingnya penelusuran menyeluruh terhadap proyek-proyek lain di lingkungan Dinas Kesehatan Sumut pada periode 2022 hingga 2024.
PWDPI mendesak KPK untuk tidak berhenti pada satu kasus saja, melainkan melakukan pengusutan komprehensif terhadap seluruh indikasi praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta berharap langkah mereka menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Eko Saliwunto
