Tokoh Pemuda Buton Tagih Janji 6.000 Lapangan Kerja Alvin–Syarif Hingga Hiriliasi Aspal Dipertanyakan

Divisi88News.Com, Kendari – Tokoh pemuda Kapontori, La Salimu, yang juga dikenal sebagai Ketua DPW Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Sulawesi Tenggara, Arimusdi, S.Pd., S.H., menyampaikan pernyataan tegas terkait realisasi janji kampanye pasangan kepala daerah Alvin–Syarif.

Dalam keterangan Persnya kepada media, Arimusdi menegaskan bahwa masyarakat Kapontori dan Lasalimu telah memberikan dukungan besar dan menjadi faktor penentu kemenangan pasangan tersebut pada momentum pemilihan kepala daerah lalu. Kemenangan telak di dua wilayah itu, menurutnya, merupakan bentuk kepercayaan publik yang harus dibayar dengan kerja nyata, bukan sekadar janji politik.

“Kapontori dan Lasalimu adalah basis kemenangan Alvin–Syarif. Masyarakat telah memberikan mandat besar, sehingga sudah sepantasnya janji-janji kampanye segera direalisasikan, bukan hanya menjadi retorika politik,” ujar Arimusdi Melalui Siaran Persnya, Senin (04/05/2026).

Ia secara khusus menyoroti sejumlah janji utama yang dinilai sangat menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama penciptaan 6.000 lapangan kerja, pemberian santunan duka sebesar Rp3 juta bagi warga yang meninggal dunia, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, hingga saat ini masyarakat mulai mempertanyakan progres implementasi dari janji-janji tersebut. Ia menilai bahwa keterlambatan realisasi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Janji 6.000 lapangan kerja itu bukan sekadar angka, tapi harapan bagi generasi muda yang membutuhkan pekerjaan. Begitu juga dengan santunan duka, itu menyangkut kepedulian sosial pemerintah terhadap warganya. Jangan sampai ini diabaikan,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPW GN-PK Sultra, Arimusdi juga mengingatkan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton. GN-PK akan mengawal dan memastikan bahwa setiap janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politik,” pungkasnya.

Selain itu, Arimusdi turut menyoroti rencana hilirisasi aspal Buton yang saat ini dirancang akan dibangun di Karawang. Ia mempertanyakan arah kebijakan tersebut, mengingat potensi besar daerah penghasil aspal berada di wilayah Buton dan sekitarnya.

Menurutnya, pembangunan industri hilirisasi seharusnya diprioritaskan di daerah asal sumber daya guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Jika hilirisasi aspal Buton justru dibangun di luar daerah, maka ini menjadi ironi. Masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tutupnya.