Divisi88News.Com, Kendari — Sikap keras ditunjukkan tokoh Pancana Buton sekaligus akademisi Kepulauan Buton, Dr. Anidi, terhadap arah kebijakan hilirisasi Aspal Buton yang dinilai menjauh dari kepentingan daerah penghasil. Ia secara terbuka mendesak keterlibatan kolektif seluruh elemen daerah untuk melawan potensi ketimpangan yang kian nyata.
Pernyataan ini mencuat di tengah rencana pengembangan proyek Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton yang justru dipusatkan di Karawang, Jawa Barat, jauh dari sumber bahan baku. Bagi Dr. Anidi, langkah ini bukan sekadar keputusan teknis, melainkan sinyal kuat adanya ketidakberpihakan terhadap daerah penghasil.
“Ini bukan sekadar persoalan lokasi industri, tetapi menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya dengan nada tajam, Senin (04/05/2026).
Ia menilai, jika hilirisasi tidak dilakukan di wilayah Kepulauan Buton, maka peluang emas untuk menggerakkan ekonomi lokal berisiko hilang. Padahal, sektor ini diyakini mampu menyerap tenaga kerja, mendorong investasi daerah, serta memperkuat posisi strategis Buton dalam peta industri nasional.
Lebih jauh, Dr. Anidi mengingatkan bahwa penempatan fasilitas produksi di luar daerah sumber daya justru berpotensi melahirkan ketimpangan baru, di mana daerah penghasil hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah.
“Jangan sampai kita kembali terjebak dalam pola lama, kaya sumber daya, miskin manfaat,” sindirnya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah di Kepulauan Buton untuk tidak bersikap pasif. Menurutnya, sikap diam justru membuka ruang bagi kebijakan yang merugikan daerah. Sinergi lintas sektor mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil—dinilai menjadi kunci untuk menekan pemerintah pusat agar lebih adil.
“Semua pihak harus turun tangan. Jangan lepas tangan. Ini adalah kepentingan jangka panjang daerah kita. Jika tidak dikawal bersama, maka peluang besar ini bisa hilang begitu saja,” ujarnya.
Seruan tersebut mulai memantik reaksi. Sejumlah aktivis mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Kepulauan Buton dikabarkan mulai melakukan konsolidasi dan mendorong diskusi publik sebagai langkah awal mengawal kebijakan hilirisasi Aspal Buton.
Aspal Buton sendiri merupakan salah satu sumber daya strategis nasional dengan potensi besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, tanpa keberpihakan kebijakan yang jelas, manfaat ekonominya dikhawatirkan tidak akan kembali ke tanah asalnya.
Desakan Dr. Anidi menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah: bergerak sekarang, atau bersiap menyaksikan peluang besar diambil alih daerah lain.
