Divisi88news.com, Pekalongan, Jateng – Ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR/DPUTARU) Kabupaten Pekalongan dalam forum “Ngopi Bareng Plt. Bupati bersama Wartawan” menuai sorotan tajam dari Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah (Sekber IPJT).
Absennya dinas yang membidangi infrastruktur itu dinilai menjadi ironi di tengah komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kritik publik.
Forum dialog yang digelar pada Selasa (21/7/2026) di Wiradesa tersebut dirancang sebagai ruang komunikasi antara Plt. Bupati Pekalongan Sukirman dengan insan pers untuk menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat keterbukaan informasi publik, sekaligus membangun sinergi antara pemerintah daerah dan media.
Namun, absennya Kepala DPUPR maupun perwakilan resmi dari dinas tersebut justru memunculkan tanda tanya besar. Terlebih, persoalan infrastruktur saat ini menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan dari masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai keluhan mengenai jalan rusak, jalan berlubang, hingga kondisi jalan berdebu akibat aktivitas kendaraan bertonase besar ramai diperbincangkan warga maupun netizen.
Kondisi itu membuat kehadiran DPUPR sangat dinantikan untuk memberikan penjelasan teknis sekaligus memaparkan langkah penanganan secara langsung di hadapan media.
Di sisi lain, Plt Bupati Pekalongan Sukirman dalam forum tersebut kembali menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan komitmen pemerintah daerah.
Menurutnya, kritik dari masyarakat bukan untuk dihindari, melainkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut dinilai kurang sejalan dengan absennya salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan infrastruktur.
“Pemkab berjanji menjadikan seluruh kritik mengenai infrastruktur dan pelayanan birokrasi sebagai bahan evaluasi internal yang serius,” tegas Sukirman.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (22/7/2026) kemarin, Sekretaris DPUPR Kabupaten Pekalongan, Budi Antoyo, mengaku tidak mengetahui alasan ketidakhadiran kepala dinas dalam kegiatan tersebut. Ia juga menyatakan tidak mendapat instruksi untuk mewakili.
“Secara institusi Dinas PUPR selalu terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Adapun permasalahan kegiatan Ngopi Bareng saya tidak tahu alasan beliau tidak hadir dan juga saya tidak diperintah untuk hadir mewakili beliau,” ujar Budi di hadapan sejumlah awak media.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Sekber IPJT, Fery Agus Dwinarko, menilai absennya Kepala DPUPR menunjukkan lemahnya komunikasi publik dan manajemen krisis informasi di instansi tersebut.
“Sebagai dinas teknis yang mengelola proyek-proyek infrastruktur vital—sektor yang paling sering menjadi sorotan masyarakat—DPUPR seharusnya memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan progres pembangunan, menjawab kritik, sekaligus membangun kepercayaan publik,” tegas Fery.
Senada dengan itu, panitia pelaksana kegiatan, Winoto Jamin, menilai ketidakhadiran DPUPR justru memunculkan persepsi negatif di tengah upaya pemerintah daerah membangun keterbukaan informasi.
“Ketidakhadiran DPUPR menunjukkan rendahnya kualitas komunikasi publik dan memperkuat kesan adanya resistensi terhadap transparansi. Padahal forum ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menjelaskan berbagai persoalan infrastruktur secara terbuka kepada masyarakat melalui media,” ujar Winoto.
Ia menambahkan, absennya dinas teknis tersebut juga dinilai menghilangkan momentum strategis untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang mengenai proyek jalan, jembatan, maupun pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Pekalongan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu memanfaatkan ruang dialog bersama media sebagai sarana penyampaian informasi, klarifikasi, sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Penulis: Syarif
