Divisi88News.Com, Wakatobi — Forum Pemerhati Sosial Sulawesi Tenggara (FPS Sultra) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang dinilai belum mampu menunjukkan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam rilis resmi yang diterima media ini, Rabu (20/05/2026), Ketua FPS Sultra, Thomas Tri, menilai jalannya pemerintahan di Kabupaten Wakatobi masih terkesan stagnan dan minim terobosan nyata di berbagai sektor strategis.
Menurutnya, hingga saat ini masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang tak kunjung terselesaikan, mulai dari infrastruktur yang belum merata, pelayanan publik yang dinilai lamban, lemahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kebutuhan dasar warga kepulauan yang belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah daerah.
“Pemda Wakatobi terlihat belum memiliki peta pembangunan yang jelas. Program-program yang dijalankan terkesan tanpa fokus dan tidak memiliki prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Thomas Tri.
FPS Sultra menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, banyak kebijakan dianggap hanya bersifat seremonial tanpa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi maritim, Wakatobi dinilai justru belum mampu bergerak lebih cepat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
“Daerah dengan potensi sebesar Wakatobi seharusnya mampu melahirkan kebijakan yang visioner dan progresif. Tapi yang terlihat hari ini justru pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas dan tanpa target yang terukur,” lanjutnya.
FPS Sultra juga menyoroti lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat. Mereka menilai masih banyak warga yang mengeluhkan akses infrastruktur dasar, pelayanan administrasi, hingga minimnya perhatian terhadap penguatan ekonomi masyarakat kecil.
Selain itu, Thomas Tri meminta Pemda Wakatobi tidak anti kritik dan lebih membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah daerah, tetapi sebagai bentuk kepedulian agar Pemda Wakatobi segera berbenah dan tidak terus berjalan tanpa visi pembangunan yang jelas,” ujarnya.
FPS Sultra memperingatkan bahwa jika lemahnya arah pembangunan terus dibiarkan, maka dampaknya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di akhir pernyataannya, FPS Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Wakatobi agar pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar menjalankan program tanpa hasil yang nyata.
