Divisi88news.com, Buton Tengah, Sultra – Lantaran hak vendor dan pekerja belum dibayar lunas, Satuan Pemuda Mahasiswa Rasionalis Agamis dan Sosialis (SAMURAIS) telah menggelar aksi demonstrasi sekaligus menyegel gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketua SAMURAIS Buteng Gery Puji Prasetyo mengatakan, aksi Penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk unjuk rasa atas tidak adanya kepastian Pembayaran dari PT. Cakra Griksa sebagai pelaksana pekerjaan kepada Vendor dan juga pekerja.
Ia juga menambahkan, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Keuangan Kabupaten Buton Tengah pada Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi II DPRD Buton Tengah 15 Juni 2026 yang lalu, bahwa pembayaran yang telah disalurkan melalui rekening PT. Cakra Griksa telah mencapai 95%.
“Kalau berdasarkan informasi tersebut, maka sewajarnya pembayaran kepada pihak vendor dan pekerja semestinya tidak lagi ada tunggakan pembayaran,” ujar Gery dalam keterangannya kepada Divisi88news.com pada Selasa sore, (30/06/2026).
“Kami dalam hal ini tanpa sedikitpun bermaksud untuk menghalangi atau mengganggu pembangunan, melainkan ini justru bentuk teguran dan wujud dari pengawasan pada pembangunan di daerah Buton Tengah. Terlebih pembangunan RSUD ini adalah salah satu dari Program Strategis Nasional, yang seharusnya dikelola dengan baik,” sambungnya. 
Gery juga menuturkan, proyek yang menelan anggaran sebesar kurang lebih Rp.146 miliar ini, jangan sampai menjadi wadah korup besar-besaran di wilayah Buton Tengah, apa lagi anggaran tersebut telah 95% dibayarkan oleh negara ke pihak pelaksana pekerjaan.
“Mestinya dengan angka sebesar itu pekerjaan telah rampung dan tanpa tunggakan pada pekerja apa lagi kepada pekerja lokal yang telah menghabiskan keringat nya demi pembangunan daerah dan juga untuk sesuap nasi menyambung hidup,” tuturnya.
Ketua SAMURAIS Gery Puji Prasetyo juga membeberkan, masih terdapat beberapa item pekerjaan dari vendor lokal yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh PT. Cakra Griksa diantaranya:
– Plumbing (perpipaan).
– Selasar (Penghubung bangunan lama ke bangunan baru).
– Sewa Scafolding (Peranca).
“Sebenarnya masih banyak juga yang belum dibayarkan, tapi kami SAMURAIS masih fokus mengawal hak-haknya vendor lokal,” bebernya.
Atas sedikit penjelasan diatas maka secara tidak langsung memunculkan pertanyaan besar, yaitu:
1. Dimana anggaran sebanyak 95% yang telah dibayarkan ke PT. Cakra Griksa, sampai para vendor dan pekerja belum dibayarkan haknya?
2. Dimana perhatian pemda kepada RSUD yang kuat dugaan telah disalah gunakan oleh pelaksana pekerjaan, yang tentunya akan sangat merugikan Daerah terkhusus masyarakat sebagai penerima manfaat atas pembangunan ini.
3. Bagaimana nasib Bagunan Megah ini apa bila para vendor akan melakukan pencopotan barang yang telah dipasang diambil kembali sesuai dengan nominal tunggakan PT. Cakra Griksa kepada pemilik barang dan jasa itu?
4. Ada siapa dibalik pembiaran praktek ketidak transparansi PT. Cakra Griksa diButon Tengah yang semaunya tidak membayar kewajibannya kepada para vendor?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT. Cakra Griksa belum memberikan tanggapan dan jawaban resmi atas polemik hak-hak vendor yang belum dibayarkan. (**)
