Ketua SAMURAIS, Gery Prasetyo.
Divisi88news.com, Buton Tengah, Sultra – Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang hari ini dikenal daerah dengan slogan sebagai Kota Pendidikan diwarnai polemik revitalisasi bangunan sekolah.
Belakangan diketahui polemik ini berawal beredarnya beberapa berita di media online terkait dugaan intimidasi pada proyek revitalisasi bangunan Sekolah.
Ketua Satuan Mahasiswa Pemuda Rasional Agamis dan Sosialis (SAMURAIS) Buteng, Gery Prasetyo langsung menyoroti perihal polemik Revitalisasi Pembangunan Sekolah tersebut bukan tanpa sebab.
“Karena kami menganggap ada yang janggal dengan apa yang hari ini tersebar luas sebagai informasi yang dikonsumsi publik, terkhusus di Buton Tengah. Apa yang menjadi hasil advokasi kami di lapangan justru berbanding terbalik dengan informasi yang telah disebarkan melalui beberapa media online,” ungkap Gery dalam keterangannya kepada Divisi88news.com pada Jumat malam, (8/5/2026).
Ia juga memaparkan, sebab-musabab SAMURAIS menganggap bahwa ada pihak yang di dzolimi atau dirugikan dalam masalah ini.
“Kami menganggap ini sebenarnya adalah miskomunikasi yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus membias kemana-mana. Tapi yang terjadi hari ini adalah pihak konsultan yang seharusnya menangani pekerjaan tersebut justru merasa difitnah, dimana mereka seolah-olah dianggap meminta proyek dan mengintimidasi pekerjaan tersebut,” tegas Gery.
Ketua SAMURAIS juga menjelaskan, selama proses perencanaan dan pengusulan anggaran revitalisasi, pihak konsultan mengaku telah bekerja secara sukarela (ikhlas) dengan Tim sebanyak 22 orang yang dibagi 7 kecamatan selama 30 hari bekerja membantu pihak sekolah guna memenuhi kriteria sebagai sekolah calon penerima bantuan Revitalisasi.
Di mana sekolah yang menjadi sasaran survei tersebut adalah TK, SD dan SMP. Dengan jumlah sebanyak 68 sekolah yang disurvei dan dari 68 sekolah tersebut 62 diantaranya diusulkan sebagai sekolah calon penerima bantuan.
Selain itu, bantuan konsultan pra desain ini mencakup Survey Awal Kondisi Sekolah, untuk menilai tingkat kerusakan sekolah yang penilaiannya per item pekerjaan yang kemudian di tuangkan dalam form PUPR, yang ditanda tangani oleh Pihak Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan konsultan itu sendiri sebagai tim survey.
“Selama ini kami ikhlas membantu sekolah untuk bisa masuk dalam sekolah calon penerima revitalisasi pendidikan bahkan kami mengorbankan waktu, tenaga dan biaya operasional sendiri, tanpa membebani pihak manapun agar sekolah bisa mendapatkan anggaran revitalisasi dari pemerintah pusat. Sekarang setelah anggaran ada, kami justru dituduh yang tidak-tidak, bahkan kami difitnah memaksa meminta proyek, sementara kami dalam posisi ini hanya mempertanyakan yang sekiranya adalah hak kami,” tutur pihak Konsultan yang enggan membeberkan identitasnya.
Secara persuasif Ketua SAMURAIS juga telah mengkonfirmasi apa yang menjadi klaim Pihak Konsultan yang merasa difitnah dalam persoalan ini dengan memastikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya.
“Beliau mengakui bahwa Tim tersebut telah membantu dan terlibat pada saat proses pengsulan program bantuan revitalisasi tersebut semasa beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buton Tengah. Namun untuk perkembangan terkait hal itu beliau sampaikan untuk mempertanyakan ke Kepala Dinas saat ini,” tambah Gery Prasetyo saat memastikan keakuratan klaim Tim Konsultan yang telah difitnah tersebut. (**)
