Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Buton Tengah, Djoysman M, SE., SH.
Divisi88news.com, Buton Tengah — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite, yang terjadi di Kabupaten Buton Tengah mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Buton Tengah, Djoysman M, SE., SH.
Djoys menilai persoalan kelangkaan BBM yang membuat masyarakat, terutama nelayan, kesulitan mendapatkan Pertalite bukan merupakan fenomena baru.
Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
Ia meminta Bupati Buton Tengah turun langsung melakukan inspeksi ke lapangan dan bertemu dengan para pimpinan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS), khususnya di wilayah Kecamatan Gu.
“Pak Bupati harus turun inspeksi langsung ke lapangan dan bertemu dengan pimpinan-pimpinan APMS. Terutama yang ada di Kecamatan Gu. Ini bukan fenomena yang baru terjadi, tetapi sudah berlangsung cukup lama,” ujar Djoys melalui redaksi Divisi88news.com pada Selasa pagi, (11/8/2026).
Menurutnya, kondisi di lapangan semakin membuat masyarakat bertanya-tanya. Di satu sisi, masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite di SPBU maupun APMS.
Namun di sisi lain, sejumlah pengecer yang biasa beraktivitas di sekitar APMS justru diduga memiliki stok BBM yang cukup banyak untuk dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi.
Harga Pertalite eceran bahkan disebut telah mencapai sekitar Rp290 ribu per jerigen, sehingga sangat membebani masyarakat, khususnya para nelayan yang menjadikan BBM sebagai kebutuhan utama untuk melaut.
Djoys menilai kondisi tersebut perlu segera ditelusuri oleh pemerintah dan instansi terkait untuk mengetahui bagaimana mekanisme distribusi BBM bersubsidi dari APMS hingga sampai kepada masyarakat.
“Ada dugaan Pertalite subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru beralih kepada pengecer dan kemudian dijual kembali dengan harga yang tidak masuk akal. Ini yang harus diperiksa dan dibuktikan di lapangan,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi turun langsung melihat kondisi sebenarnya di APMS, termasuk mengecek ketersediaan BBM, pola penyaluran, antrean masyarakat, serta keberadaan pengecer yang beraktivitas di sekitar lokasi APMS.
Menurut Djoys, apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kecil, terutama nelayan, yang akhirnya menjadi korban. Mereka membutuhkan BBM untuk mencari nafkah, tetapi justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Sementara di sisi lain ada pihak-pihak tertentu yang diduga bisa mendapatkan BBM dalam jumlah banyak untuk dijual kembali,” katanya.
Ia berharap Bupati Buton Tengah dapat segera memanggil dan mengumpulkan seluruh pimpinan APMS untuk mencari solusi bersama serta memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah harus hadir dan memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru menjadi komoditas bagi pengecer dengan harga yang sangat tinggi,” pungkas Djoys. (**)
